Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun

• 

A. PENGUNGKIT
	I. PEMENUHAN
		Area 1. Manajemen Perubahan
			1. Penyusunan Tim Kerja
				1.a.	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
					Evidence
				1.b.	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
					Evidence
			2. Rencana Pembangunan Zona Integritas
				2.a.	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
					Evidence
				2.b.	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
					Evidence
				2.c.	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
					Evidence
			3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
				3.a.	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
					Evidence
				3.b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
					Evidence
				3.c.	Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti
					Evidence
			4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
				4.a.	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM
					Evidence
				4.b.	Sudah ditetapkan agen perubahan
					Evidence
				4.c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
					Evidence
				4.d.	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
					Evidence
		Area 2. Penataan Tatalaksana
			1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
				1.a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
					Evidence
				1.b.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah diterapkan
					Evidence
				1.c.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah dievaluasi
					Evidence
			2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				2.a.	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
					Evidence
				2.b.	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
					Evidence
				2.c.	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
					Evidence
				2.d.	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
					Evidence
			3. Keterbukaan Informasi Publik
				3.a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
					Evidence
				3.b.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
					Evidence
		Area 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
				1.a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
					Evidence
				1.b.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
					Evidence
				1.c.	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
					Evidence
			2. Pola Mutasi Internal
				2.a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
					Evidence
				2.b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
					Evidence
				2.c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
					Evidence
			3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
				3.a.	Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
					Evidence
				3.b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
					Evidence
				3.c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
					Evidence
				3.d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
					Evidence
				3.e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
					Evidence
				3.f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
					Evidence
			4. Penetapan Kinerja Individu
				4.a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
					Evidence
				4.b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
					Evidence
				4.c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
					Evidence
				4.d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
					Evidence
			5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
				5.a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
					Evidence
			6. Sistem Informasi Kepegawaian
				6.a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
					Evidence
		Area 4. Penguatan Akuntabilitas
			1. Keterlibatan Pimpinan
				1.a.	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
					Evidence
				1.b.	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
					Evidence
				1.c.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
					Evidence
			2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
				2.a.	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
					Evidence
				2.b.	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
					Evidence
				2.c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
					Evidence
				2.d.	Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
					Evidence
				2.e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
					Evidence
				2.f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
					Evidence
				2.g.	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
					Evidence
				2.h.	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
					Evidence
		Area 5. Penguatan Pengawasan
			1. Pengendalian Gratifikasi
				1.a.	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
					Evidence
				1.b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
					Evidence
			2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				2.a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian
					Evidence
				2.b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
					Evidence
				2.c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
					Evidence
				2.d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
					Evidence
			3. Pengaduan Masyarakat
				3.a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
					Evidence
				3.b.	Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
					Evidence
				3.c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
					Evidence
				3.d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
					Evidence
			4. Whistle-Blowing System
				4.a.	Whistle Blowing System telah diterapkan
					Evidence
				4.b.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
					Evidence
				4.c.	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
					Evidence
			5. Penanganan Benturan Kepentingan
				5.a.	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
					Evidence
				5.b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
					Evidence
				5.c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
					Evidence
				5.d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
					Evidence
				5.e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
					Evidence
		Area 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			1. Standar Pelayanan
				1.a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan
					Evidence
				1.b.	Standar pelayanan telah dimaklumatkan
					Evidence
				1.c.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
					Evidence
				1.d.	Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
					Evidence
			2. Budaya Pelayanan Prima
				2.a.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
					Evidence
				2.b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
					Evidence
				2.c.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
					Evidence
				2.d.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
					Evidence
				2.e.	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
					Evidence
				2.f.	Terdapat inovasi pelayanan
					Evidence
			3. Pengelolaan Pengaduan
				3.a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
					Evidence
				3.b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
					Evidence
				3.c.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
					Evidence
			4. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
				4.a.	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
					Evidence
				4.b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
					Evidence
				4.c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
					Evidence
			5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
				5.a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
					Evidence
				5.b.	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
					Evidence
				5.c.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
					Evidence
	II. REFORM
		Area 1. Manajemen Perubahan
			1. Komitmen dalam perubahan
				1.a.	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)
					Evidence
				1.b.	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
					Evidence
			2. Komitmen Pimpinan
				2.a.	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan
					Evidence
			3. Membangun Budaya Kerja
				3.a.	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
					Evidence
		Area 2. Penataan Tatalaksana
			1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
				1.a.	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
					Evidence
			2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
				2.a.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
					Evidence
				2.b.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
					Evidence
			3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
				3.a.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
					Evidence
				3.b.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
					Evidence
				3.c.	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
					Evidence
		Area 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
			1. Kinerja Individu
				1.a.	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
					Evidence
			2. Assessment Pegawai
				2.a.	Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
					Evidence
			3. Pelanggaran Disiplin Pegawai
				3.a.	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
					- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya = 0 - Jumlah pelanggaran tahun ini = 0
		Area 4. Penguatan Akuntabilitas
			1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
				1.a.	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
					Evidence
			2. Pemberian Reward and Punishment
				2.a.	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi
					Evidence
			3. Kerangka Logis Kinerja
				3.a.	Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?
					Evidence
		Area 5. Penguatan Pengawasan
			1. Mekanisme Pengendalian
				1.a.	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
					Evidence
			2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
				2.a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat
					Evidence
			3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
				3.a.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
					Evidence
				3.b.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
					Evidence
		Area 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
			1. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
				1.a.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi
					Evidence
				1.b.	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4. Terintegrasi dengan aplikasi
					Evidence
			2. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi
				2.a.	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab
					Evidence
B. HASIL
			1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
				1.a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
					Evidence
				1.b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya
					Evidence
			2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
				2.a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)
					Evidence